Beranda > Otomotif News > Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan

Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan

    1. A. LATAR BELAKANG
      Penilaian Kinerja LKP

      Penilaian Kinerja LKP

      Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (Dit. Binsuskel), Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI) tahun 2008, Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau Lembaga Penyelenggara Kursus (LPK) sebanyak 13.600 lembaga. Namun data tersebut belum mampu mengungkap kondisi kinerja lembaga yang bersangkutan, sehingga sulit untuk memetakan lembaga-lembaga sesuai dengan kinerjanya. Lembaga mana yang unggul dan berkinerja bagus, dan lembaga mana yang masih belum masuk kategori berkinerja baik. Dengan kondisi tersebut mempersulit Dit. Binsuskel untuk menerapkan program-program pembinaan maupun bantuan kursus dan pelatihan kepada LKP atau LPK secara cepat, tepat dan akurat.

    2. tahun Dit. Binsuskel meluncurkan dana bantuan sosial bagi masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki keterampilan kepada sekitar 100 s.d 200.000 orang. Pola yang selama ini diterapkan adalah dengan ”proposal based” . Pola tersebut dilakukan karena Dit. Binsuskel belum memiliki peta kinerja LPK atau LPK yang termasuk kategori unggul sehingga dapat dijadikan prioritas sebagai training provider.proposal based adalah memerlukan waktu cukup lama dalam penetapannya, karena harus melalui proses penilaian proposal, visitasi lapangan untuk mengetahui kelayakan LKP atau LPK dalam menyelenggarakan program. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan program selalu terlambat dan kurang optimal.
    3. Terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap penyelenggaraan Ujian Nasional Kursus, yaitu terjadinya transformasi dari Ujian Nasional Kursus menjadi Uji Kompetensi. Sejak tahun 2009, ujian nasional kursus sudah dihapus dan diganti dengan uji kompetensi. Untuk mendorong segera terlaksananya uji kompetensi, Dit. Binsuskel memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK). LKP atau LPK yang ditetapkan menjadi TUK harus memenuhi persyaratan tertentu, sehingga memungkinkan lembaga tersebut menjadi tempat pelaksanaan uji kompetensi. Dalam upaya menetapkan lembaga menjadi TUK, peta hasil penilaian kinerja lembaga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan, karena persyaratan menjadi TUK termuat dalam aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja lembaga.
    4. Permasalahan yang sering muncul dalam peluncuran dana bantuan tersebut kepada LKP atau LPK adalah tidak jelasnya peta kinerja dan kemampuan LPK atau LKP dalam menyelenggarakan program pendidikan kecakapan hidup sehingga membutuhkan waktu relatif lama untuk memutuskan training provider. Oleh sebab itu, program penilaian kinerja kursus dan pelatihan sangat penting dan strategis untuk memperbaiki pola penyaluran dana blockgrant sekaligus memberikan gambaran peta kondisi kinerja LKP atau LPK, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan TUK.

Kategori:Otomotif News
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: